AMBON,Nunusaku.id,- Anggota DPR RI dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends mengajak seluruh elemen mulai dari pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi hingga kelompok sipil untuk bersatu membangun Maluku ditengah tantangan fiskal yang ada.
Ajakan ini seiring terjadinya pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk Provinsi Maluku oleh pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.
“Kalau kita bisa duduk bersama dan saling percaya, saya yakin kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ini soal kemauan, integritas, dan kerja sama. Katong bisa,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Dikatakan, dana sebesar Rp 1,3 triliun yang semestinya masuk ke Maluku kini masih ‘tertahan’ di pusat. Situasi ini, tidak hanya mengganggu jalannya pembangunan, tapi juga memperlemah daya beli masyarakat dan memperparah angka kemiskinan yang sudah lama menghantui.
Jika ini berlanjut, menurut dia, Maluku bisa terjerumus dalam ancaman resesi. PAD melemah, sektor produktif stagnan, dan rakyat makin sulit.
“Tanpa pemotongan anggaran pun, kita sudah pontang-panting melayani rakyat. Kini dengan efisiensi seperti ini, banyak program terpaksa dihentikan, pelayanan publik menurun, dan ekonomi stagnan,” tegasnya.
Meski begitu, MCB, sapaan akrab mantan anggota DPRD Maluku itu tetap menyerukan perlunya menjadikan situasi ini sebagai momentum koreksi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran di daerah.
“Kita harus tinggalkan pola anggaran sektoral dan parsial. Perencanaan harus holistik dari hulu ke hilir. Misalnya sektor perikanan, jangan hanya tangkap, tapi juga olah jadi produk ekspor bernilai tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir, lebih dari Rp 120 triliun dana DIPA telah mengalir ke Maluku. Tapi realitas di lapangan belum mencerminkan perubahan signifikan.
“Kalau dibagi rata ke 1,8 juta penduduk, seharusnya tak ada lagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Tapi faktanya tidak demikian. Hal itu sebagai bukti lemahnya tata kelola dan akuntabilitas.
Selain itu, dia juga menyoroti praktik korupsi seperti markup dan penyalahgunaan anggaran yang menurutnya menjadi benalu dalam pembangunan. Padahal pentingnya membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Dengan kejujuran dan integritas, anggaran sekecil apapun bisa berdampak besar. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal hati dan tanggungjawab kepada publik,” tegas anggota komisi X DPR-RI itu.
Karena itu, penting Mercy mengajak seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi hingga kelompok sipil untuk bersatu membangun Maluku ditengah tantangan fiskal yang ada. (NS)
