AMBON,Nunusaku.id,- DPD PDI Perjuangan Maluku menggelar dialog publik membedah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan dampaknya bagi masyarakat Maluku di salah satu hotel di Kota Ambon, Sabtu (17/5/25).
Dialog publik hadirkan narasumber seperti Anton Lailosa, Kepala Bapeda Maluku; Dr. Simon P. Soegijono, Dosen Studi Ekonomi Pembangunan UKIM; Mohamad Latif, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku; Hasbollah Toisuta, Direktur Pasca Sarjana IAIN Ambon dan Mercy Barends, anggota DPR RI dapil Maluku.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun mengaku, dialog publik ini dilakukan untuk menegaskan posisi PDIP Perjuangan sebagai partai politik (Parpol) bukan saja mesin kekuasaan tapi alat untuk menggodok pikiran dan gagasan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Hari ini tugas Parpol bukan saja berwacana dalam opini-opini publik atau juga berpikir tentang hal-hal yang sifatnya politik semata tetapi tugas Parpol adalah mengkonsolidasi gagasan agar menghadirkan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah,” tandas Benhur saat membuka dialog publik.
Dalam konteks itu, maka ditengah kehidupan kebangsaan sejak Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD turun, maka tentu dampak efisien terasa bagi daerah tak terkecuali provinsi Maluku yang punya wilayah dalam kualifikasi kesejahteraan tetapi juga tingkat kemiskinan masih tinggi.
Menurut dia, efisiensi anggaran bukan saja dikhususkan pada bagian yang dianggap bisa dikualifikasi sebagai pemborosan seperti perjalanan dinas, rapat di hotel dan ATK tetapi efisiensi ini juga berdampak pada anggaran infrastruktur bagi Maluku.
“Data berdasarkan Inpres 1/2025 maka kita temukan pemotongan luar biasa seperti DAK infrastruktur kita kena efisiensi. Meminjam istilah rekan saya efisiensi adalah proses pelembutan, pemaknaannya. Tapi lebih dari itu adalah proses pemotongan anggaran dan dampaknya dirasakan,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Benhur, dalam prediksi PDI Perjuangan, proses efisiensi mengganggu kehidupan baik segi ekonomi, sosial, politik dan budaya dan lain sebagainya. Untuk itu kegiatan dialog publik ini dilakukan tidak dimaksudkan sebagai sebuah tandingan. Tapi sebagai upaya untuk melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Tapi mesti harus menjadi catatan kritis bagi pemerintah pusat bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan juga harus bersandar pada konteks wilayah dan daerah di Maluku dengan pemaknaan kemiskinan, pengangguran yang begitu tinggi,” tegas Ketua DPRD Maluku itu.
Selain efisiensi anggaran, BGW juga soroti tentang gemuknya Kabinet Merah Putih yang “tidak efisiensi” alias masih gemuk, yang tentu distribusi anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas kabinet begitu besar. Maluku sadar atau tidak telah alami dampak langsung atas efisiensi sesuai Inpres 1/2025.
“Dengan demikian PDIP harus menjadi lokomotif untuk menghasilkan gagasan. Dan gagasan ini kita harus menyatu dengan rakyat untuk merubah menjadi kebijakan politik,” tandas Benhur.
Maka diharapkan semua peserta memberi sumbang saran, pandangan serta sikap kritis akademisi, para profesor dan doktor juga secara sosiologis dampak yang dialami masyarakat dari tokoh agama, mahasiswa, LSM juga partai sendiri. Organisasi profesi seperti HIPMI, KADIN dan lain-lain harus juga terlibat secara baik bagi kepentingan rakyat.
“Kita harus keluarkan rakyat dari dampak efisiensi yang bisa mengakibatkan salah arah dalam mengelola daerah ini. Kami mengajak kita semua bersatu, karena dengan bersatu maka kita kuat. Dengan bersatu kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam kepentingan rakyat Maluku kedepan,” urainya.
Dirinya berharap, rumusan dan pijakan dalam dialog ini menjadi usulan rekomendasi kepada pemerintah pusat, daerah dan Kabupaten/Kota, yang muaranya pada hasil maksimal untuk kepentingan rakyat dan bangsa.
“Dengan melakukan seperti ini maka kita telah setia pada perkara kecil dan perkara besar seperti yang digelontorkan di Jakarta melalui kebijakan Presiden dan seterunya bisa kita atasi dalam konteks ke-Malukuan kita. Kami percaya api Perjuangan akan selalu menyala dan PDI Perjuangan akan selalu ada untuk senantiasa berjuang bersama rakyat,” kunci Benhur. (NS)
