AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Walikota Bodewin Wattimena menerima rekomendasi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun Anggaran 2024.
Rekomendasi diserahkan Ketua DPRD Morits Tamaela dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan II tahun sidang 2024/2025, Senin (5/5/25).
Salah satu aspek yang mendapat perhatian serius DPRD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski terjadi peningkatan target dari Rp 1,253 triliun menjadi Rp 1,258 triliun, namun realisasinya belum memuaskan.
DPRD mencatat sejumlah pos pendapatan yang tidak mencapai separuh dari target, seperti retribusi daerah hanya terealisasi Rp 22,35 miliar dari target Rp 47,59 miliar (46,97%).
PAD dari pendapatan lain-lain yang sah hanya tercapai Rp 8,90 miliar dari target Rp 34,43 miliar (25,85%).
Pendapatan transfer dari pusat pun belum memenuhi target, yakni hanya 90,40% atau Rp 912,09 miliar dari Rp1,008 triliun.
“Hal ini sebagai indikator lemahnya kinerja OPD pengumpul PAD. Sekaligus evaluasi, penyegaran birokrasi. Serta perlunya rasionalisasi dalam penyusunan APBD agar lebih realistis dan dapat dicapai secara optimal,” tandas Hari Far-far, Ketua Komisi III DPRD.
Dari sisi pengeluaran, DPRD mencatat adanya penurunan belanja daerah sebesar Rp 18,73 miliar—dari Rp1,295 triliun menjadi Rp1,276 triliun.
DPRD mengingatkan agar pengurangan ini tidak mengorbankan program-program strategis dan janji politik yang sudah disampaikan ke publik. Terutama, banyak pokok pikiran legislatif yang belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran.
Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, DPRD meminta seluruh program tersebut segera dialihkan ke APBD 2025 dan direalisasikan secara penuh.
Tak hanya soal fiskal, DPRD juga menyampaikan rekomendasi teknis yang mencakup berbagai bidang:
1. Pendidikan: percepatan legalitas aset sekolah di semua jenjang.
2. Kesehatan: perubahan status UPTD Klinik Mata Ambon menjadi RS Mata Tipe D.
3. Pekerjaan Umum: penyelesaian piutang pihak ketiga dan peningkatan pemeliharaan jalan.
4. Perumahan: peningkatan kuota perbaikan rumah tidak layak huni dan penyediaan lahan pemakaman umum.
5. Lingkungan Hidup: peningkatan retribusi sampah, penyesuaian upah buruh kebersihan, serta penguatan pengelolaan sampah kota.
6. Keamanan dan Ketertiban: pendirian pos jaga strategis di pasar dan terminal.
7. CSR dan Pemerintahan Negeri: evaluasi peran serta BUMN/BUMD dalam program CSR agar lebih proaktif mendukung program prioritas kota.
Selain itu, percepatan penyelesaian Mall Pelayanan Publik juga didorong DPRD sebagai langkah integratif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Walikota Bodewin berterima kasih atas kerja keras DPRD yang telah membahas LKPJ secara komprehensif. Diakui, masukan DPRD merupakan cermin penting untuk pembenahan internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kalau target PAD ditetapkan terlalu tinggi tanpa dasar rasional, maka kita akan terus gagal mencapainya. Ini menjadi catatan bersama agar penyusunan APBD kedepan lebih objektif,” tegasnya.
Walikota juga menyampaikan sejumlah capaian positif yang telah diraih Pemkot Ambon di tahun 2024, di antaranya:
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,96%, naik dari tahun sebelumnya 4,47%.
Inflasi yang terkendali di angka 1,92% year-on-year.
Investasi penanaman modal yang mencapai Rp490 miliar—tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Realisasi APBD: pendapatan daerah 86,88%, belanja daerah 86,60%, dan pembiayaan daerah 81,94%.
Meski begitu, dia menegaskan masih ada banyak ruang untuk perbaikan, termasuk mendorong kinerja OPD pengumpul PAD melalui evaluasi rutin dan pembinaan.
“Pengisian jabatan birokrasi yang masih kosong sedang berlangsung dan akan dituntaskan dalam 100 hari kerja pemerintahan baru,” tegasnya.
Bodewin berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat untuk membangun Kota Ambon yang lebih baik.
“Hanya dengan kolaborasi dan semangat yang sama, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Ambon,” pungkasnya. (NS-02)
