AMBON,Nunusaku.id,- Rombongan tim komisi I DPR RI yang diketuai Sabam Rajagukguk, beserta Syamsu Rizal dan Desy Ratnasari serta beberapa tenaga ahli kunjungi Provinsi Maluku, Kamis (1/5).
Mereka menyambangi Makodam XV/Pattimura, Ambon. Kunjungan kerja spesifik dalam rangka sosialisasi perubahan UU TNI dengan pembahasan “Peran TNI Dalam Menjaga Demokrasi dan Menegakan Supremasi Sipil”.
Kunjungan ini disambut hangat Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo beserta jajaran dengan melaksanakan jajar Prajurit dan Tari khas Maluku yaitu Tari Cakalele.
Sabam Rajagukguk mengatakan, Komisi I DPR RI lingkup kerjanya membidangi pertahanan baik dalam maupun luar negeri dan informatika. Sebab itu, kunjungan ke Kodam Pattimura untuk mengetahui lebih dalam tentang sejauh mana supremasi sipil dan hubungan sipil militer di Maluku maupun Maluku Utara.
“Terkait Implementasi UU TNI, apakah personil di Kodam XV/Pattimura sudah mendapatkan sosialisasi terkait UU tersebut dan bagaimana pemahaman Prajurit di satuan-satuan tentang peran serta batasan terhadap kegiatan sipil seperti yang diatur dalam UU”, ujarnya.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana keakraban ini juga dilakukan sesi tanya jawab guna memberikan pemahaman secara mendalam terkait isu-isu yang dibahas.
Pangdam mengapresiasi kehadiran Komisi I DPR RI dan rombongan di Kodam XV/Pattimura untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik.
“Kami terbuka dan siap mendukung serta memberikan informasi yang valid dan akuntabel yang diperlukan, agar dapat mengoptimalkan keberhasilan Kodam XV/Pattimura dalam mengemban tugas dengan baik ke depan, khususnya di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara”, ujar Pangdam.
Kodam XV/Pattimura akuinya, merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas menyiapkan wilayah pertahanan di darat, melindungi dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
“Tugas pokoknya yaitu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dua diantara tugasnya adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta dan membantu tugas pemerintahan di daerah, terkhususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara,” jelas Gatot. (NS)
