AMBON,Nunusaku.id,- Kondisi global hari ini sedang tidak baik-baik saja dikarenakan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang berdampak luas terhadap negara-negara lain di dunia.
Dampak perang dagang antara dua negara adidaya itu bukan saja dari sisi politik, tetapi yang paling terasa adalah dari sisi ekonomi.
“Dampak itu terasa juga secara nasional di Indonesia dan tentu saja sangat terasa dalam konteks lokal kami di Maluku,” akui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa saat menghadiri pembukaan Training Raya tingkat nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon secara daring dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, Rabu (30/4/25).
Dikatakan Gubernur, secara langsung Amerika ini adalah pasar terhadap hasil-hasil laut Maluku seperti udang, ikan dan lainnya. Namun dengan kebijakan penerapan biaya impor sebesar 32 % tentu sangat berat sekali bagi para eksportir dari Indonesia khususnya dari Maluku.
“Karena jika pasar ini terganggu, otomatis juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kami di daerah,” jelas Lewerissa.
Akan tetapi menurut orang nomor satu di Maluku itu, pemerintah saat ini sementara menggagas untuk mencari pasar alternatif diluar pasar tradisional yang selama ini menjadi tujuan ekspor dari Indonesia.
“Atas kondisi ini, kita juga harus betul-betul menerapkan kebijakan pembangunan dalam rencana kegiatan dan program pembangunan. Kita harus mampu lahirkan atau rumuskan program kegiatan prioritas yang relevan dengan kepentingan masyarakat dan realistis dengan kondisi keuangan dan kondisi ekonomi saat ini,” tukasnya.
Pihaknya tambah Gubernur juga menyadari bahwa Maluku adalah Provinsi Kepulauan dengan luas laut 92,6% dan daratan hanya 7,4%. Ini membuat potensi ekonomi sektor kelautan merupakan sektor unggulan.
Selain itu juga ada keunggulan di sektor pertanian, pertambangan, pariwisata dan tentu saja ekonomi kreatif, serta terkenal dengan daerah yang menghasilkan atlet-atlet terbaik di Tanah Air.
“Sektor perikanan adalah sektor unggulan kita, namun kebijakan pemerintah justru menunjukan kurang berpihaknya kebijakan itu kepada kepentingan kami sebagai Provinsi yang memiliki sektor prioritas perikanan,” ungkap Lewerissa.
Menurutnya, kebijakan penangkapan terukur adalah kebijakan yang baik, sehingga bisa diketahui berapa ikan, udang, atau cumi yang diambil dari laut Maluku. Tetapi dengan relaksasi kebijakan itu, membuat proses alih muat di laut, yang jelas sangat mengganggu perekonomian di daerah.
“Terus terang sebagai Gubernur, saya merasa kecewa dengan kebijakan tersebut, jika tidak ditinjau ulang, kita akan sangat dirugikan. Karena seharusnya kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang memberikan dampak terhadap pembangunan di Maluku, kesejahteraan rakyat di Maluku dan kemajuan daerah,” ucap Lewerissa.
Tagal itu, selaku kepala daerah, Lewerissa tegaskan tidak tinggal diam, karena didukung dengan DPRD Provinsi yang datang ke Jakarta dan menyampaikan keluh kesah pemerintah sebagai daerah yang miliki sumber kekayaan alam yang melimpah tetapi kurang mendapat timbal balik ekonomi yang setimpal.
“Kita juga punya sektor pertanian sangat potensial. Pulau Seram dan Buru yang akan dikembangkan sebagai lumbung pangan tentu akan berikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dalam konteks lokal Maluku, area persawahan cukup memberi kontribusi yang sangat signifikan,” urai mantan anggota DPR-RI itu.
Lewerissa juga menegaskan, tidak akan mendukung eksploitasi hutan dan kemungkinan pula tidak akan berikan izin hak pengelolaan hutan (HPH) kepada pengusaha, karena baginya pulau-pulau di Maluku adalah pulau-pulau kecil bukan pulau-pulau besar.
“Kepentingan kita untuk pastikan kekayaan ini diwariskan juga ke anak cucu kita kelak dan pengembangan ekonomi di Maluku haruslah bersifat sustainable, ramah lingkungan, dan beretika. Artinya bisa menyerap tenaga kerja lokal yang maksimal, bisa melakukan transfer knowledge atau pengetahuan, dan tentu saja harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab hutan tropis kita harus dijaga dengan baik, yang nanti bisa juga menjadi sumber pengembangan ekowisata atau ekotourism,” ujar Gubernur.
Selain itu, lebih lanjut tambah Lewerissa, Maluku adalah Provinsi Kepulauan sangat indah, punya pantai menarik. Ini destinasi wisata yang sangat potensial.
Namun disadari pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan. Akses jalan, transportasi laut, transportasi berbagai moda harus dipastikan bisa diperoleh dengan mudah.
“Seperti di Banda karena tidak memungkinkan untuk pembangunan airplane melainkan akan dibangun seaplane yakni pesawat yang mendarat di laut dan ini sudah dibicarakan di Bappenas dan Kementerian terkait,” imbuh Ketua DPD Gerindra Maluku itu.
Sebab itu, diharapkan peran dari masyarakat dan semua pihak untuk menjadikan Maluku sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Salah satu syarat utamanya hanya memastikan stabilitas keamanan politik dan sosial di Maluku.
“Untuk menjadikan Maluku sebagai destinasi yang ideal, maka jika ada perbedaan entah masalah perdata atau pidana harap diselesaikan secara hukum, dan jika persolan hukum pribadi jangan digeser menjadi masalah komunal,” pungkasnya. (NS)
