AMBON,Nunusaku.id,- Sesuai PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, maka hanya diberikan bagi DPRD, PNS, CPNS dan PPPK. Tenaga kontrak tak disediakan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pun meminta maaf kepada seluruh tenaga kontrak yang berada di wilayah administrasinya lantaran tidak dapat merealisasikan THR.
“Permohonan maaf dari Pemkot Ambon karena tidak dapat menyediakan anggaran THR tenaga kontrak.,” ungkap Pj Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, Rabu (26/3/25).
Dikatakan, hal ini menjadi penting untuk disampaikan, atas dasar pertimbangan kondisi keuangan daerah Kota Ambon dan prioritas saat ini yang menjadi fokus Pemkot.
Antara lain merealisasikan kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran dan beban hutang, sertifikasi, ADD, TPP dan gaji kontrak senilai kurang lebih Rp. 107.104.948.000 (seratus tujuh milyar seratus empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
Untuk menjawab kebutuhan itu, efisiensi telah dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, serta menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membatasi serta melakukan efisiensi program/kegiatan dan belanja tahun 2025 yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi.
“Evaluasi terhadap masing-masing OPD akan dilaksanakan sesuai jadwal pada Kamis besok yang dipimpin langsung bapak Walikota,” sebutnya.
Menurut Sapulette, beban anggaran belanja Pemkot semakin besar juga sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dengan penundaan waktu penerbitan SK PPPK secara nasional.
Mengakibatkan daerah kembali wajib menganggarkan item belanja rutin terhadap gaji pegawai kontrak untuk 10 bulan ke depan. Hal ini juga mempengaruhi kebijakan Pemkot terkait THR tenaga kontrak termasuk gaji 13.
Sebab itu, dirinya berharap kondisi yang dihadapi Pemkot saat ini dapat dipahami seluruh tenaga kontrak yang mengabdikan dirinya bagi negara melalui Pemkot Ambon.
“Doakan kedepan upaya pemerintah dan didukung masyarakat akan memberikan dampak besar bagi PAD Kota Ambon agar memudahkan pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini,” pungkasnya. (NS/MC)
