AMBON,Nunusaku.id,- “Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran tidak dapat mengubah apapun.”
Demikian sedikit penggalan kata bijak dari George Bernard Shaw, seorang penulis drama, kritikus dan aktivis politik asal Irlandia tentang perubahan.
Yah, kata bijak itu kini sedang coba diimplementasikan secara perlahan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL). Perubahan adalah tantangan yang sedang coba diubahnya menjadi peluang.
20 Februari 2025 menjadi titik start. Ketika di depan Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia yang saksikan momentum penting itu, Gubernur HL mengangkat janji dan komitmen membawa kapal bernama “MALUKU” hingga tahun 2029 mendatang.
Dengan melakukan “Transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045”. Itulah visi sang pemimpin Bumi Raja-raja. Namun mencapai visi itu, tidak mudah. Butuh tindakan atau tujuh misi yang tertuang dalam Sapta Cita.
Sapta Cita LAWAMENA; Spirit & Pilar Membangun Maluku
Sapta Cita, sebuah pilihan diksi yang menggambarkan spirit dan strategi pembangunan yang menjadi landasan bersama dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera dan berkeadilan.
Gubernur HL menguraikan Sapta Cita itu secara lugas dan jelas di depan para wakil rakyat Maluku saat paripurna pidato perdana awal Maret 2025 lalu.
Tujuh pilar strategis itu adalah satu, meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meritokrasi menjadi tata kuncinya.
Harus dipastikan bahwa Aparatur sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menjadi ujung tombak bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan. Memiliki karakter yang baik dan dedikasi tinggi untuk mengkontribusikan secara produktif ide dan gagasannya bagi kemajuan daerah.
Kata kuncinya jelas, Meritokrasi. Sistem pemerintahan atau organisasi yang mengutamakan kemampuan dan prestasi seseorang dalam memberikan penghargaan, pengakuan, atau posisi.
Dua, pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Upaya ini dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong investasi yang berpihak pada kepentingan rakyat Maluku.
Soal ini, Gubernur tegas bersikap. Maluku memang butuh investasi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak putra-putri kita yang mencari pekerjaan. Tetapi investasi yang dibutuhkan adalah investasi yang taat aturan, etis dan responsif.
Investasi itu tidak hanya bertujuan untuk mengeruk kekayaan dan sumber daya alam Maluku dan meninggalkan hanya remah-remahnya saja bagi Maluku. Tapi yang diharapkan adalah investasi yang memberdayakan baik rakyat maupun kemajuan daerah.
Tiga, memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas pendidikan, kesehatan dan prestasi olahraga harus ditingkatkan. Sekaligus menjamin kesetaraan gender dan penguatan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
Masalah pendidikan yang dialami sampai saat ini yakni defisit tenaga pengajar dan penyebarannya yang tidak merata di pulau-pulau. Hal itu harus dapat diselesaikan. Demikian pula dengan kondisi infrastruktur pendidikan yang harus mendapat perhatian utama dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Maluku.
Empat, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Provinsi Maluku adalah daerah kepulauan yang membutuhkan konektivitas antarpulau dan wilayah. Hal itu harus menjadi prioritas, agar aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar dapat terjamin.
Selain itu memperlancar arus barang dan manusia, yang pada akhirnya bertujuan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Lima, pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
Enam, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor UMKM harus diperkuat, selain itu, membuka aksesibilitas pasar serta mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, agar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat di Maluku, baik di perkotaan maupun pelosok desa.
Tujuh, pemerataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dapat diupayakan melalui keteladanan semangat hidup orang basudara (bersaudara), memperkuat peran adat dan kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Sapta Cita LAWAMENA itu senafas dengan Asta atau 8 Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 2024-2029.
Gerak Cepat Melobi Jakarta
Sebagai seorang pemimpin, selain berintegritas, cakap dan inovatif, namun networking juga menjadi “senjata ampuh” memajukan daerah. Networking atau jaringan itu digunakan dengan sangat baik oleh Gubernur HL.
Menjadi orang dekat dan dipercaya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia saat ini selama puluhan tahun, jadi modal kuat HL melobi Indonesia-1 agar Maluku “dilirik” pusat.
Ditambah pengalaman menjadi legislator Senayan satu periode dan terpilih kembali di periode kedua, melengkapi nilai “bergaining position” itu.
Bahkan jauh sebelum dilantik, Gubernur HL sudah “door to door” ke beberapa jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Melobi program pusat masuk Maluku.
Yang paling populis tentu saat Gubernur HL bersama Wagub AV kompak berjumpa Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Wahyu Trenggono di gedung Mina Bahari KKP 7 Januari 2025 lalu.
Kepada Menteri Sakti, Gubernur HL usulkan agar di Maluku bisa dibangun “Maluku Integrated Port”. Sebuah Mega proyek yang mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, perikanan, logistik, dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi.
Gayung bersambut, lobi Gubernur HL itu berbuah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 pada Senin (10/2/25).
Dalam beleid itu, Prabowo menetapkan sebanyak 77 proyek strategis nasional (PSN) yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat. PSN itu terdiri dari 29 PSN baru dan sisanya 48 PSN adalah proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.
Dari 77 PSN itu, 3 diantaranya masuk ke Maluku. Selain penyelesaian pembangunan bendungan Wae Apu di Kabupaten Buru dan mega proyek pembangunan blok Abadi Masela, tetapi ada pula pembangunan Maluku Integrated Port.
178 Hari Kerja Dalam Diam, Menuai Hasil
Sebagai duet pemimpin baru yang berjiwa muda dan punya pengalaman sangat matang, gerak cepat pun dilakukan Hendrik-Vanath untuk membawa kebaikan bagi Bumi Raja-raja. Tak perlu basa basi atau retorika.
Mulai dihadapkan dengan kondisi beberapa wilayah di Maluku yang sering terjadi konflik komunal. Keduanya tak mengirim perwakilan untuk selesaikan konflik, tapi langsung turun lapangan untuk mendengar, merasakan dan melihat dari dekat apa harapan masyarakat.
Mengajak jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Gubernur dan Wagub memediasi penyelesaian konflik antara Desa Sawai dan Masihulan di Kecamatan Seram Utara, Negeri Kailolo dan Kabau, serta Negeri Tulehu dan Tial di Kabupaten Maluku Tengah.
Sebab bagi keduanya, konflik hanya akan membuat hidup sengsara dan sulit untuk merealisasi program dan kebijakan mereka bagi kepentingan masyarakat.
Hanya dengan kondisi aman dan damai, jadi jaminan investor bisa masuk dan itu memacu pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Maluku.
Sebagai aset utama daerah, menyelamatkan Bank Maluku-Maluku Utara dari ancaman degradasi status bank dari Bank Umum menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank DKI untuk meningkatkan modal inti bank dari 1,5 Triliun menjadi 3 Triliun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 tahun 2020 jadi langkah nyata lain yang dijalani HL-AV.
Dampaknya, bank Maluku-Maluku Utara pada Triwulan I tahun 2025, pertumbuhan atau capaian Bank Maluku-Maluku Utara menunjukkan angka sangat positif.
Capaian lain yakni memacu peningkatan pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan bermotor melalui kebijakan penghapusan pembayaran tunggakan pajak sampai dengan tahun 2024.
Masyarakat Maluku di 11 Kabupaten/Kota pun antusias menyambut kebijakan yang telah dilaunching Gubernur pada 14 Mei 2025 dan berakhir 30 Juli 2025.
Dalam upaya mensinergikan program prioritas pemerintah pusat ke daerah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di desa/kelurahan, Gubernur HL dan Wagub AV memacu langkah kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku untuk pendirian dan pembentukan Koperasi Merah Putih di 1.235 Desa/Kelurahan.
Seluruhnya pun telah resmi berbadan hukum. Bahkan salah satu Koperasi Desa Merah Putih Administratif Salagor Kota di Kecamatan Seram Bagian Timur menjadi percontohan nasional saat peluncuran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemudian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai 76 ribu penerima di Maluku (data per Juli 2025). Bahkan, berkat lobi Gubernur HL pula, Badan Gizi Nasional menyiapkan 33 dapur pelayanan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk Maluku, yang akan disebar merata di 11 kabupaten/kota.
Serta pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintah Provinsi Maluku. 2 Kabupaten telah penuhi syarat dibangun SR yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru. Kabupaten Malra, Kota Tual, Maluku Tengah, Buru Selatan dan Buru segera menyusul.
Khusus untuk SR yg dikelolah Pemprov Maluku sudah direkrut 100-an calon siswa SMA SR yang menggunakan fasilitas di Hiti Hiti Hala Hala di Lateri, Kota Ambon.
Selain itu, menata kelolah pemerintahan melalui lelang jabatan eselon 2 di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan mempersiapkan rotasi dan promosi eselon 4 dan 3 juga telah dijalankan.
Kebijakan tersebut adalah bentuk komitmen Gubernur dan Wagub untuk mendapatkan para birokrat yang handal, punya kapasitas dan senafas dalam bekerja mewujudkan visi misi yang tertuang dalam Sapta Cita.
Capaian lain adalah menuntaskan perubahan status Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon) menjadi Universitas Islam Negeri A.M. Sangadji Ambon. Serta meraih opini WTP dari BPK RI perwakilan Maluku terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024.
Terbaru, perjuangan Gubernur HL selama dua hari di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) awal Juli lalu bukan omon-omon, tapi membawa hasil. Maluku memperoleh alokasi 2.000 unit rumah bersubsidi untuk tahun 2025 dari Menteri PKP.
Pembangunan RS representatif di Namlea Kabupaten Buru, diawali proses groundbreaking oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur HL menambah daftar perhatian pusat ke Maluku. Lima RS di beberapa kabupaten/kota lagi akan mendapat jatah serupa tahun depan.
Demikian pula bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) hasil lobi Gubernur HL ke Wamentan, Sudaryono pun dikantongi. Daftar bantuan yang siap direalisasikan untuk Maluku dibawa langsung Plt. Dirjen Perkebunan, Abdul Roni Angkat ke tangan Gubernur akhir Juli lalu.
Antara lain berupa Pala 250 hektar melalui APBNP 2025. Sedangkan tahun 2026 Maluku menerima total bantuan tanaman perkebunan 8.000 ha, meliputi Pala 2.600 ha, Kakao 1.900 ha, Jambu Mete 1.400 ha, Kelapa dalam 1.100 ha serta Sagu 1.000 ha.
Capaian prestisius Gubernur HL dan Wagub AV di waktu terkini ialah berhasil turunkan angka kemiskinan Maluku 0,40 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan, persentase penduduk miskin di Maluku turun menjadi 15,38 persen atau 0,40 persen poin terhadap September 2024.
Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 287,76 ribu orang, turun 6,2 ribu orang terhadap September 2024. Data ini dirilis BPS Maluku pada 25 Juli 2025 lalu.
Gagasan Nyata Sang Pemimpin di 80 Tahun
Ditengah capaian-capaian dalam kurun waktu baru 6 bulan memimpin itu, tentu saja menjadi prestasi Gubernur HL dan Wagub AV. Namun dilain sisi ini terdapat tantangan tersendiri bagi keduanya.
Semisal, kondisi keuangan daerah hari ini, mengharuskan untuk dilakukan efisiensi anggaran secara masif, masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat, lantaran APBD yang kecil.
Lalu mengingat kondisi Maluku yang berciri Kepulauan, masih terbatas dalam aksesibilitas transportasi laut. Tingkat inflasi provinsi Maluku yang juga masih tinggi per Juli 2025 sebesar 2,71 persen (year on year).
Tantangan lain yaitu kondisi infrastruktur jalan yang jadi penghubung aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa kabupaten/kota perlu diatensi guna pemerataan pembangunan, hingga belum tersedianya sumberdaya manusia (SDM) handal dan mumpuni di beberapa leading sektor ditengah kekayaan SDA Maluku.
Untuk mengatasi berbagai tantangan diatas, Gubernur-Wagub tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi, dukungan lintas stakeholder, baik pemerintah pusat, legislator, pihak swasta maupun masyarakat.
Berbagai langkah konkrit pun dilakukan Gubernur HL selaku kepala daerah. 1) memberi “karpet merah” terhadap investor untuk berinvestasi di berbagai sektor, 2) menciptakan kondusifitas keamanan Maluku bersama Polri-TNI, 3) gerak cepat mengatasi persoalan kebencanaan di masyarakat, 4) mendorong formula perhitungan DAU-DAK harus dirubah dengan percepatan realisasi RUU provinsi kepulauan menjadi UU.
5) memimpin langsung gerakan tanam cabai serentak se-Maluku untuk atasi inflasi, 6) tegas menolak program transmigrasi nasional masuk Maluku, 7) mengkomandoi upaya penertiban dan penutupan permanen Gunung Botak dari penambang ilegal, 7) mendorong Unpatti untuk membuka Prodi dokter spesialis penyakit dalam.
8) meminta keadilan regulasi terhadap Maluku sebagai daerah kepulauan; kebijakan relaksasi transhipment dihentikan karena merugikan Maluku, 9) mendorong rencana pembangunan jalan kawasan pesisir atau Coastal Road ke Kementerian PU, 10) menunjuk pakar atau ahli kepelabuhanan nasional R.J Lino untuk memimpin tim Project Management Unit (PMU) pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), 11) mengusung rencana membentuk BUMD untuk mengelola aset pemerintah daerah yang produktif.
Memimpin Maluku dengan 11 Kabupaten/Kota memang baru seumur jagung. Artinya, masih tersisa waktu panjang 4,6 tahun lagi untuk mewujud-nyatakan seluruh gagasan itu “Par Maluku Pung Bae”.
Butuh persatuan seluruh elemen untuk membangun bangsa dan daerah agar rakyat sejahtera dan Merah Putih semakin jaya. Ini sejalan dengan semangat 80 tahun Kemerdekaan Indonesia yang juga digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
19 Agustus, HUT ke-80 Provinsi Maluku pun harus dijadikan momentum, titik balik bagi pemerintah terutama Gubernur-Wagub untuk menghimpun semua kekuatan, manggurebe maju melakukan “transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Sebab Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath tidak bisa bekerja dan berjalan sendiri. Semangat LAWAMENA, maju pantang mundur sudah terpatri di jiwa. Karena di pundak keduanya, ada asa masyarakat untuk Maluku berubah dan maju.
“Saya percaya dengan semangat, kerja keras dan komitmen yang kuat dari kita semua, dapat membawa Maluku keluar dari beragam problematika menuju masa depan Maluku yang lebih sejahtera,” ujar Gubernur HL penuh keyakinan di sebuah kesempatan. (NS)
