AMBON,Nunusaku.id,- Maluku menjadi salah satu provinsi prioritas dengan enam rumah sakit daerah tipe C yang akan ditingkatkan dalam dua tahun.
Dimulai dari rumah sakit umum daerah (RSUD) Namlea Kabupaten Buru di tahun 2025 yang telah dilakukan groundbreaking, Kamis (17/7/25), disusul lima rumah sakit lainnya pada tahun 2026 mendatang.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, Presiden Prabowo Subianto memang punya komitmen untuk layanan kesehatan merata dan adil untuk semua daerah di Indonesia, tak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa saja.
“Pa Presiden inginnya layanan kesehatan itu merata. Bukan hanya terkonsentrasi di Jawa saja, yang kualitasnya tinggi sedangkan di daerah-daerah kualitasnya jauh berbeda,” tandas Menkes saat kunjungan kerja ke Maluku dan meninjau RSUP Dr Leimena di Kota Ambon, Kamis (17/7).
Artinya menurut Menkes, orang nomor satu di Indonesia itu ingin semua rakyat Indonesia tanpa kecuali diberikan hak dan pelayanan yang sama, merata.
Itulah sebabnya Maluku turut menjadi provinsi prioritas dengan enam (6) RSUD yang akan ditingkatkan di tahun 2025 dan 2026.
“RSUD Namlea adalah RS ke-21 yang saya groundbreaking sejak Januari. Dan itu terjadi di daerah-daerah yang sulit terjangkau. Artinya komitmen pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto jelas untuk layanan kesehatan yang adil dan merata di Indonesia,” jelasnya.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Menkes dan jajaran ke Maluku. Kunjungan ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah paling terpencil di Indonesia.
“Maluku adalah provinsi kepulauan dengan 1.430 pulau, 92,4 persen wilayah laut, dan hanya 7,6 persen daratan. Dengan penduduk 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota, tantangan aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan sangat nyata,” ujar Gubernur.
Saat ini, Maluku ungkapnya, memiliki 240 Puskesmas dan 28 rumah sakit, namun hanya dua diantaranya berstatus RS kelas B, dan keduanya berada di Pulau Ambon.
Sementara itu, distribusi dokter spesialis pun belum merata. Dari 206 dokter spesialis, sebanyak 109 berada di Kota Ambon, sisanya tersebar di Kabupaten/Kota lain.
“Kalau kita bandingkan dengan standar WHO, idealnya ada satu dokter per 1.000 jiwa. Di Indonesia baru 0,7. Di Maluku hanya 0,4. Ini menunjukkan kesenjangan yang serius. Karena itu, perlu insentif tambahan agar para dokter spesialis mau bertugas di luar Ambon,” tegasnya.
Lebih lanjut menurut Gubernur, peningkatan kelas RSUD Namlea adalah bagian dari program Quick Wins Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk peningkatan kualitas layanan di rumah sakit daerah.
“Maluku menjadi salah satu provinsi prioritas dengan enam rumah sakit yang akan ditingkatkan, dimulai dari RSUD Namlea di tahun 2025, disusul lima rumah sakit lainnya pada tahun 2026,” jelas orang nomor satu di Maluku itu.
Peningkatan kualitas layanan RSUD juga didukung penambahan alat kesehatan melalui program Cirent, agar pembayaran klaim BPJS sesuai standar kelas RS. Selain itu, transformasi digital juga terus didorong.
“Cakupan rekam medis elektronik Maluku sudah mencapai 78 persen pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai 90 persen melalui integrasi platform Satu Sehat,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengembangan layanan telemedicine di 11 kabupaten/kota, serta pengoperasian Rumah Sakit Bergerak pada tahun 2026 bekerjasama dengan TNI AU untuk menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).
“Kami bersyukur atas program RS representatif ini, namun saya tekankan, infrastruktur saja tidak cukup. RS akan berjalan maksimal bila SDM-nya tersedia. Kami mendorong kesejahteraan dokter, tapi juga mengetuk nurani mereka untuk mau hadir melayani rakyat di pulau-pulau,” tegas HL.
Mengingat sejarah panjang Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri NKRI, Gubernur tentu meminta perhatian lebih serius dari Pemerintah Pusat dalam membangun sistem kesehatan yang adil dan merata di wilayah kepulauan. (NS)
