AMBON,Nunusaku.id,- Belum genap setahun, baru terhitung lima (5) bulan memimpin Maluku. Namun Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) perlahan mulai mewujudkan perjuangan layanan kesehatan yang adil dan merata di daerah Kepulauan ini.
Perjuangan itu ditandai dengan “Groundbreaking” peningkatan kelas RSUD Namlea, Kabupaten Buru, Kamis (17/07/25), sebagai bagian dari program nasional peningkatan rumah sakit strategis di wilayah terpencil dan terluar.
Peletakan batu pertama dilakukan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur, Bupati Buru Ikram Umasugi, Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Sunarto, Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Dr. I Gusti Putu Suka Aryana, dan Ketua Kolegium Anestesiologi Reza Widianto Sudjud.
Momen ini menjadi tonggak penting perjuangan Gubernur HL menegakkan keadilan layanan kesehatan di Maluku, termasuk mengawal langsung kebijakan strategis, sebagai buah dari komunikasi, sinergi dan perjuangan di level nasional.
Lewerissa menyampaikan apresiasi yang dalam atas kunjungan kerja Menkes beserta jajaran ke Maluku. Kunjungan ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah paling terpencil di Indonesia.
“Maluku adalah provinsi kepulauan dengan 1.430 pulau, 92,4 persen wilayah laut, dan hanya 7,6 persen daratan. Dengan penduduk 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota, tantangan aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan sangat nyata,” ujar Gubernur.
Saat ini, Maluku memiliki 240 Puskesmas dan 28 rumah sakit, namun hanya dua diantaranya berstatus RS kelas B, dan keduanya berada di Pulau Ambon.
Sementara itu, distribusi dokter spesialis pun belum merata. Dari 206 dokter spesialis, sebanyak 109 berada di Kota Ambon, sisanya tersebar di Kabupaten/Kota lain.
“Kalau kita bandingkan dengan standar WHO, idealnya ada satu dokter per 1.000 jiwa. Di Indonesia baru 0,7. Di Maluku hanya 0,4. Ini menunjukkan kesenjangan yang serius. Karena itu, perlu insentif tambahan agar para dokter spesialis mau bertugas di luar Ambon,” tegasnya.
Peningkatan kelas RSUD Namlea, menurutnya merupakan bagian dari program Quick Wins Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk peningkatan kualitas layanan di rumah sakit daerah.
“Maluku menjadi salah satu provinsi prioritas dengan enam rumah sakit yang akan ditingkatkan, dimulai dari RSUD Namlea di tahun 2025, disusul lima rumah sakit lainnya pada tahun 2026,” jelas orang nomor satu di Maluku itu.
Peningkatan kualitas layanan RSUD juga didukung penambahan alat kesehatan melalui program Cirent, agar pembayaran klaim BPJS sesuai standar kelas RS. Selain itu, transformasi digital juga terus didorong.
“Cakupan rekam medis elektronik Maluku sudah mencapai 78 persen pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai 90 persen melalui integrasi platform Satu Sehat,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengembangan layanan telemedicine di 11 kabupaten/kota, serta pengoperasian Rumah Sakit Bergerak pada tahun 2026 bekerjasama dengan TNI AU untuk menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).
“Kami bersyukur atas program RS representatif ini, namun saya tekankan, infrastruktur saja tidak cukup. RS akan berjalan maksimal bila SDM-nya tersedia. Kami mendorong kesejahteraan dokter, tapi juga mengetuk nurani mereka untuk mau hadir melayani rakyat di pulau-pulau,” tegas HL.
Mengingat sejarah panjang Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri NKRI, Gubernur tentu meminta perhatian lebih serius dari Pemerintah Pusat dalam membangun sistem kesehatan yang adil dan merata di wilayah kepulauan. (NS)
