AMBON,Nunusaku.id,- Sebanyak 17 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan XXVIII tahun 2026, yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, mulai 3 Agustus hingga 11 Desember 2026.
Ke-17 pejabat tersebut ialah Selly Kalahatu-Inspektur Kota Ambon; Herman Tetelepta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Christianus Tukloy selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Fenly Masawoy Staf Ahli Walikota Bidang Politik, Hukum, dan Aparatur; Alfian Lewenussa Sekretaris DPRD Kota Ambon; Hanny Tamtelahitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Ivonny Latuputty Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Alexander J. Hursepuny Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Pejabat lainnya yakni, Siegers Vebyana Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Henly Simatauw Kepala Dinas Perikanan; dr. Johan Stefanus Norimarna Kepala Dinas Kesehatan; Muhammad Abdul Aziz Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Marsia Mulan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Frits Tatipikalawan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana; Vedya Kuncoro Kepala Dinas Tenaga Kerja; Ronald Lekransy Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; serta Oldrin Parinussa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon, Steven Dominggus mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan kompetensi kepemimpinan strategis bagi pejabat, di lingkungan Pemkot Ambon.
“Pelatihan ini bagian dari penguatan kompetensi kepemimpinan strategis bagi pejabat, di lingkungan Pemkot Ambon,” ujar Steven lewat siaran pers yang diterima media ini, Selasa (4/8).
Program itu tertuang dalam Surat Tugas Walikota Ambon nomor 800.1.11.1/3618/SETKOT tertanggal 28 Juli 2026. Dalam surat tersebut, para peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, mematuhi ketentuan, kode etik, tata tertib, serta arahan dari pengajar dan penyelenggara selama pendidikan berlangsung.
Para peserta juga diminta menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan harian, selama mengikuti jadwal diklat yang telah ditetapkan.
“Pelatihan ini menggunakan metode blended learning, dan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pejabat, dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik,” kata dia.
Steven menegaskan, pelatihan tersebut diharapkan dapat melahirkan pejabat yang lebih profesional, responsif, dan siap menghadapi tantangan birokrasi.
“Harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini para pejabat dapat bekerja lebih profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (NS/MC)
