16 Bulan TPP Guru di Maluku Belum Diterima, Gubernur: Saya Telah Perintahkan, Bayar
IMG-20250305-WA0024

AMBON,Nunusaku.id,- Tercatat sejak tahun 2024 dan ditambah empat bulan di tahun 2025 atau Januari hingga April atau total 16 bulan, tunjangan tambahan penghasilan (TPP) guru belum terbayarkan.

Hal itu merupakan “dosa” pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya dan diteruskan Pj Gubernur, Sadali Ie yang kemudian beban dilimpahkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku saat ini, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath.

Namun begitu, Gubernur Hendrik Lewerissa tetap menunjukkan kepedulian dan perhatiannya kepada para guru, pendidik generasi masa depan Maluku agar mereka tetap mendapat haknya itu, dengan telah memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) terkait untuk membayar.

“Khusus untuk tunjangan guru yang satu tahun belum dibayar, beta sudah perintahkan kalau kondisi keuangan daerah memungkinkan. Sepertinya sudah memenuhi syarat, maka kita akan bayar,” tegas Gubernur di depan para wakil rakyat di Baileo Karang Panjang Ambon, Senin (14/4).

Walau memang akui Lewerissa, dengan jumlah yang banyak dan besar maka tidak langsung seluruhnya dibayarkan, lantaran disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kita akan bayar, mungkin belum bisa setahun. Kalau dihitung total sudah 16 bulan. Tahun 2024 sama sekali belum dibayar, ditambah Januari-April 2025. Maka paling kurang 6-7 bulan kita bisa bayar dan segera dibayarkan,” tegasnya.

“Saya perintahkan pa Sekda segera bayar tunjangan tambahan penghasilan guru,” perintah orang nomor satu di Maluku diikuti apresiasi para wakil rakyat dengan tepuk tangan.

Lebih lanjut menurut Gubernur, pemerintah dan masyarakat Maluku termasuk DPRD, tidak bisa berharap untuk memperoleh tenaga-tenaga pengajar yang memiliki etos kerja yang tinggi, untuk mencerdaskan manusia-manusia Maluku dan SDM yang unggul, kalau kesejahteraan mereka tidak diperhatikan.

“Makanya saya telah perintahkan untuk dibayar (TPP-red) kepada para guru. Diluar itu, kami tidak korek,” sebutnya.

Pemerintah provinsi Maluku tambah Gubernur, ingin pastikan bahwa apa yang dilakukan itu berdasarkan pertimbangan yang matang dan sangat terukur, berdasarkan skala prioritas, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Diketahui, jumlah semua SMA/SMK Negeri dan swasta di Maluku tercatat sebanyak 499, terdiri dari 322 negeri dan swasta 177. Dengan guru SMA/SMK 10.725 orang, tersebar di sekolah negeri 7.906 dan dan swasta sebanyak 2.819 orang. (NS)

Views: 345
Facebook
WhatsApp
Email