RUPS-LB BMM yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Maluku-Malut itu dilangsungkan tertutup kurang lebih dua jam.
Selain kehadiran Pemegang Saham Pengendali (PSP), RUPS-LB itu juga dihadiri para pemegang saham yang terdiri dari Bupati/Walikota se-Maluku dan Malut, termasuk Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Ely Toisuta yang menggantikan Walikota Bodewin Wattimena lantaran sedang mengikuti kursus pemantapan kepemimpinan daerah (KPPD) Lemhanas.
Sayangnya, dari 11 Bupati/Walikota di Maluku, dua Bupati yaitu Maluku Barat Daya (MBD) Benjamin Thomas Noach (BTN) dan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa tidak hadiri RUPSLB. Tak diketahui pasti sebabnya BTN-Jauwerissa absen.
BTN, politisi PDI Perjuangan baru muncul di lokasi kurang lebih 30 menit setelah RUPS berakhir. Sedangkan Jauwerissa sama sekali tak tampak “batang hidung”. Meski tanpa kehadiran keduanya, RUPS-LB tetap hasilkan sejumlah keputusan strategis.
Salah satunya mensahkan atau menetapkan pengangkatan Inggrid Sahusilawane sebagai Direktur Utama, Ichwan selaku Komisaris Independen dan Maichel Papilaya sebagai Komisaris Bank Maluku-Malut. Ketiganya pun langsung diundang hadiri RUPSLB perdana itu.
Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui pembangunan kantor pusat BMM yang baru. Lantaran para pemegang saham menilai kantor pusat yang saat ini ditempati sudah termakan usia dan mesti ada kantor yang lebih representatif.
“Kondisi existing yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga disetujui dalam RUPSLB untuk pembangunan gedung baru Maluku-Malut,” tandas Gubernur Maluku usai RUPSLB kepada awak media.
Hal ketiga yang disepakati menurut Gubernur, ialah mengakomodasi bank DKI sebagai salah satu pemegang saham pengendali Bank Maluku-Malut. Karena merujuk pada kerja usaha bank (KUB) yang telah ditandatangani antara Bank Maluku-Malut dan Bank DKI.
“Tetapi soal itu masih harus menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi ketika OJK sudah menyetujui Bank DKI sebagai pemegang saham pengendali kedua maka otomatis Bank DKI merupakan bagian dari Bank Maluku-Malut,” tandas Lewerissa.
Terlepas dari beberapa keputusan itu, ada satu hal positif yang terungkap dalam RUPSLB tersebut, dimana dalam laporan manajemen bahwa Laba Bank Maluku-Malut tahun anggaran 2025 bila dibanding 2024 mengalami peningkatan sangat signifikan.
Menurut Gubernur, capaian itu sangat luar biasa, karena ditengah kondisi ekonomi dunia, nasional serta lokal, maupun kondisi bank-bank daerah, tidak mencetak produktivitas seperti Bank Maluku-Malut.
“Jadi kami patut berbangga dengan kinerja bank Maluku-Malut. Karena kalau kita jadikan bank pembangunan daerah lain sebagai rujukan, maka sesungguhnya profit dan produktivitas bank Maluku-Malut itu meningkat,” tukas Lewerissa dengan begitu sumringah.
Selain itu pula tambah Gubernur, para pemegang saham telah putuskan dan menyetujui dalam RUPSLB terkait gaji, tunjangan dan jasa produksi karyawan hingga direksi.
“Buat karyawan dan direksi yang pasti ada peningkatan untuk jasa produksi. Untuk gaji dan tunjangan komisaris, pemegang saham tidak setuju untuk naik tapi sedikit alami penurunan,” bebernya.
Bagi Gubernur, keputusan itu harus dilihat positif sebagai langkah arif dan bijaksana pemegang saham pengendali dan para pemegang saham sebagai respons terhadap kondisi ekonomi saat ini.
“Para Komisaris juga legowo gaji dan tunjangan dikurangi sebab prinsip mereka ialah pengabdian. Tapi untuk jasa produksi ada penambahan. Terutama untuk karyawan naik 15 persen,” demikian Lewerissa. (NS)
